Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat menggunakan fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain memfasilitasi UKPBJ/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik Layanan Pengadaan Secara Elektronik juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang bersangkutan.
Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dasar hukum pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah Pasal 73 Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. Layanan Pengadaan Secara Elektronik dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik saat ini adalah tender yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara E-Tendering. Selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (e-Catalogue) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar,jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah, proses audit secara online (e-Audit), dan tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik (e-Purchasing).
LPSE UKPBJ Gunug Mas merupakan unit pelaksana layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas yang menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
a. Penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Lingkup Pemkab Gunung Mas.
b. Pengelolaan SPSE dan Aplikasi lainnya berserta infrastrukturnya.
c. Pembuatan Akun kepada PA/KPA,PPK,PP,Pokja dan Auditor.
d. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi Penyedia di LPSE Kab. Gunung Mas.
e. Pelaksanaan pelayanan pelatihan bagi Penyedia dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa .
f. Pendampingan kepada Pengguna dan Auditor.
g. Pelaksanaan dukungan teknis pengoperasian SPSE dan Aplikasi Lainnya di lingkungan Pemkab. Gunung Mas.
Adapun aplikasi yang digunakan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa :
1. Sistem Pengadaan Secara Elektronik(SPSE) Versi: 4.4
https://lpse.gunungmaskab.go.id/eproc4/
2. Sistem Rencana Umum Pengadaan(SiRUP) Versi: 3
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/rekap/klpd/D235
3. Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP)
https://sikap.lkpp.go.id/
4. E_Katalog 5.0
https://e-katalog.lkpp.go.id/
5. LPSE Support
https://lpse-support.lkpp.go.id/
SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik)
SPSE merupakan aplikasi e-Procurement yang dikembangkan oleh Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik – LKPP untuk digunakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik di seluruh K/L/PD. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi, baik lisensi SPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya.
SPSE dikembangkan oleh LKPP bekerja sama dengan:
1. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk fungsi enkripsi dokumen;
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk sub sistem audit.
Info LPSE silahkan buka di link berikut https://lpse.gunungmaskab.go.id/eproc4/